Lapas Wanita Kelas IIA Palembang kelola Salon Kecantikan B'RIAS

Setelah sukses dengan usaha boga dan menggaungkan galeri Le Panile ke masyarakat, kini Lapas Wanita Jalan Merdeka Klas I A Palembang juga sudah melangsungkan Soft Opening Salon B’Rias yang berlokasi di lingkup depan Lapas Wanita tersebut. Pemotongan pita menjadi tanda dibukanya salon dua lantai ini.

Namun, B’Rias bukan hanya salon dengan fasilitas biasa. Selain interior yang sudah bertafar nasional, salon tersebut jugo akan dilengkapi dengan Spa, Skin Care, dan Refleksi.

“Grand Opening ditargetkan tanggal 15 Januari 2015 mendatang, dan akandibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Saya berharap, apa yang saya gaungkan ini bisa menjadi inspirasi semua lapas yang ada di Indonesia,” kata Kepala Lapas Wanita, Dr Rachmayanti, Bc IP, SH, M. Si.

Dijelaskannya, ini merupakan salon kedua yang dibuka setelah Lapas Wanita Tangerang, namun untuk kelengkapan fasilitas dan ragam menu, B’Rias terbilang sudah lebih sempurna.

“Kita bekerjasama dengan pihak swasta, dan nantinya sebanyak 20 napi dilatih dan diseleksi untuk menjadi tenaga ahli yang bersertifikat. Kita tidak mau setengah-setengah, karena pelatihan ini akan sangat membantu mereka setelah keluar dari lapas. Inilah pembinaan lapas yang sesungguhnya, menjadikan warga binaan lebih baik,” papar Rachmayanti.

Saat ini, salon yang nantinya juga akan dilengkapi dengan fasilitas whirpool ini memberikan promo member dan diskon sebesar 10 persen sampai hari Grand Opening. Dan promo-promo berikutnya akan terus diberlakukan tiap bulan, demi memanjakan pelanggan salon.

La Syanifa Collection, Butik Milik Lapas Wanita Palembang Kebanjiran Order

" La Syanifa Collection " butik milik Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Palembang menjelang bulan Ramadhan banyak membawa berkah. Usaha garmen yang dimiliki Lapas Wanita Palembang yang melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini kebanjiran order.

Selama bulan Ramadhan berlangsung konsumen banyak yang mengorder baju koko, busana muslim  dan juga banyak yang memesan mukena. Karena terlalu banyak pesanan, Lapas Wanita Palembang sangat kewalahan dimana pesanan menunggu sejak seminggu sebelum Ramadhan.

“Tak hanya dari pegawai Lapas namun pesanan juga datang dari masyarakat umum. Karena keterbatasan peralatan dan personel pihak kami terpaksa mengurangi tambahan order untuk saat ini, takut tidak bisa dikerjakan. Akan tetapi untuk pesanan setelah lebaran, pihak kami masih menerima orderan yang masuk. Dengan banyaknya pesanan, para WBP dibagian produksi kini berkutat dengan tugasnya masing-masing,” Ungkap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Wanita Klas IIA Palembang, Rachmayanthy.

Dengan banyaknya kegiatan di Lapas Wanita Palembang membuat para WBP menjadi terhibur dan tak terasa melewati hari demi hari masa pidananya di balik Lapas.

Ketika Lapas Wanita Kelas IIA Palembang Jadi `Pabrik` Roti

Selama ini Lembaga Pemasyarakatan atau lapas hanya dikenal dari sisi negatifnya. Namun ternyata di balik tingginya pagar dan kesan angker lapas selama ini, masih ada tangan-tangan yang siap bersaing kreatif dan mampu bersaing dalam dunia industri.

Seperti yang ditunjukkan warga binaan Lapas Wanita Kelas I Palembang, Sumatera Selatan yang sejak sebulan terakhir mulai rutin memproduksi roti dan kue. Buatan kue itu mulai dipasarkan hingga ke seluruh wilayah Sumsel. Setiap harinya kini lapas wanita yang terletak di Jalan Merdeka, Palembang itu minimal memproduksi 1.000 roti dalam 21 varian dan rasa.

"Jumlah tersebut hanya untuk wilayah Palembang, namun jika ada pesanan dari luar kota maka bisa bertambah 2 kali lipat. Saat ini jumlah warga binaan yang mendapat pelatihan dan bekerja di pabrik roti tersebut sudah mencapai 30 orang," jelas Kepala Lapas Wanita Kelas I Palemban, Rachmayanthy, dalam perbincangan dengan Liputan6.com, Selasa 17 Desember kemarin.

Adapun tujuan program ini diakuinya agar warga binaan di Lapas Wanita Palembang memiliki keahlian setelah menyelesaikan masa tahanannya. "Tidak hanya berlatih dan bekerja, mereka pun nanti akan mendapatkan sertifikat," tambah Rachmayanthy.

Berdasarkan data warga binaan yang menjalani hukuman di Lapas Wanita Kelas I Palembang, hampir 80% terjerat iming-iming uang instan melalui bisnis narkoba. "Dan mereka pun rata-rata bukan pemakai, namun pengedar yang tergiur faktor uang."

"Dengan pelatihan ini kami harapkan mereka nanti memiliki keahlian yang bisa dipergunakan saat bebas nanti,” imbuh Rachmayanthy.

Sementara itu, salah satu warga binaan yang sudah menjadi pekerja tetap di pabrik Roti Lapas Wanita Kelas I Palembang, Fatimah (42) mengaku senang mendapat pelatihan tersebut. Ia berharap dapat membuat usaha serupa saat menghirup udara segar nantinya.

"Kurang dari 7 bulan lagi, saya akan segera keluar. Jika mendapat modal, saya ingin membuka usaha seperti ini. Sudah cukup saya harus menjalani hukuman karena kemarin tergoda oleh uang cepat dari jual narkoba,” ujar wanita yang divonis 2 tahun hukuman penjara karena mengedarkan narkoba ini.


La Penile
Untuk memasarkan roti yang dibuat warga binaanya, Rachmayanthy mendirikan galeriyang mirip sebuah kafe di halaman depan Lapas. Gallery ini sendiri diberi nama La Penile yang memiliki arti yakni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Palembang.

Kini setiap harinya ramai dikunjungi warga yang hendak menjenguk maupun masyarakat umum. Galeri ini sendiri diresmikan langsung Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana pada 8 November lalu. Kini galeri dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang nyaman. 

Untuk menjaga mutu dan rasa agar bisa bersaing dengan pelaku industri roti lainnya, pihak lapas menggandeng pihak swasta. "Kerjasama ini juga sesuai dengan PP No 57 Tahun 1997 yang mengatur tentang pembinaan warga binaan, jadi kami tidak sembarangan, dan memang ada payung hukumnya," tambahnya.

Pihaknya sendiri awalnya mengalami beberapa kesulitan saat akan memulai usaha ini, salah satunya adalah keterbatasan ruang yang akan menjadi bengkel produksi. "Perlu diketahui bahwa lapas ini awalnya merupakan sebuah rutan, jadi prototipenya berbeda."

"Namun setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, sel yang tidak terpakai kami sulai menjadi bengkel kerja. Kini sekarang hasilnya sudah mulai terlihat, dan kami pun sudah turut berpartisipasi dalam Napi Craft yang digelar di JCC Jakarta, Minggu lalu,” jelas Rachmayanthy.

Mencoba Maksimal Pada e-Government

Berbincang digitalisasi pemerintah, alias e-Government di Indonesia, tentu saja bukan sesuatu yang baru dipraktekkan. Akan tetapi, suka tidak suka, harus diakui jika kebermanfaatannya belum sepenuhnya merasuki ruang publik, sehingga imaji birokrasi lamban terus tertancap di benak.

Janji politik Presiden Jokowi, bahwa peranti lunak penyokong e-government bisa dibuat cukup dua minggu, masih terus tergiang. Meski tak semua pemerintah daerah yang jadi garda depan, merespon apa yang menjadi komitmen sang presiden tersebut.

Betul memang pemerintah pusat sudah mencoba banyak cara dalam digitalisasi birokrasi ini, terutama dalam usaha meningkatkan pendapatan serta menekan kebocoran. Namun irama ini kerapkali tak selaras, atau malah diterjemahkan beda pemerintah daerah (pemda).

Sekalipun demikian, agar fair, kiranya apresiasi tetap perlu diberikan pada unsur pemda yang sudah berusaha keras. Terlebih jika ikhtiar tersebut selain terbukti efektif dan efisien bagi masyarakat, juga dibarengi praktek standar teknologi informasi global.

Efisiensi itu salah satunya terlihat dalam upaya menekan kebocoran, terutama dalam proses tender yang rawan KKN. Dan, yang ini patut diapresiasi, karena efisiensi tahunan implementasi e-government yang satu ini rerata 11,67%-18,11% atau setara Rp 100 miliar-Rp 620 miliar per tahun!

Bahkan, jika direkapitulasikan, dalam kurun 2009-2014 dibukukan efisiensi anggaran Rp 2,35 triliun atau sekitar 13,35% dari nilai anggaran belanja pemda. Ini terjadi antara lain karena masyarakat tak perlu lagi repot mengikuti birokrasi dengan effort berlebih, seluruhnya cukup via aplikasi digital.

Indonesia Sambut E-Government, Seperti Apa Pemerintahan Tersebut?

 

 

 

Indonesia nampaknya tak main-main dengan rencana pelaksanaan e-government. Baru-baru ini pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi telah resmi menjalin kesepakatan kerjasama dengan Korea Selatan untuk membangun E-Government. Selain Korea Selatan, Australia dan Singapura juga menjadi bidikan pemerintah Indonesia untuk proyek ini.

Ketiga negara ini memang sengaja ditarget sebagai mitra kerja dikarenakan mereka memiliki pengalaman dan telah menerapkan e-government sejak lama. Pemerintahan  elektronik atau E-Government ini memang merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan terbuka yang ditergetkan rampung pada taun 2019. Lalu seperti apakah e-government di Indonesia ini sendiri? berikut ulasannya.

Apa Itu E-Government?

Mungkin masih ada yang masih belum paham apa itu E-Government, karena itu kita harus pahami dahulu arti sebenarnya. E-government adalah pemerintahan yang menggunakan teknologi sebagai perangkat pendukung utama untuk kemudian dikombinasikan dengan berbagai layanan dan informasi dari pemerintah dan diperuntukkan bagi publik atau masyarakat.

Menurut Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, e-government ini adalah sebuah pemerintahan yang memadukan layanan informasi dengan sistem perangkat canggih TI (Teknologi Informasi) dan bertujuan untuk memudahkan publik mendapatkan, mengolah, dan melakukan disemininasi informasi. Intinya menurut Yuddy, E-Government ini harus bermakna bagaimana pemerintah bisa berkomunikasi dan bagaimana pemerintah bisa mempermudah seluruh urusan layanan publik hingga publik bisa leluasa dan merasa nyaman saat mengakses segala jenis layanan yang diberikan pemerintah.

Pemerintahan dengan bentuk eletronik ini bisa sangat efisien dan efektif dalam segala urusan pemerintahan. Sebagai bentuk negara demokratis, pemerintahan elektronik ini juga menawarkan bentuk pemerintahan yang terbuka dan transparan dari penyelenggara pemerintahan pada rakyatnya. Model pemerintahan ini sendiri bisa berupa Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Dengan jaringan yang cukup luas ini e-government diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan publik dengan rasa nyaman dan aksesibilitas yang mumpuni.

Manfaat E-Government

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari pemerintahan berkonsep elektronik ini. Secara lebih detail, e-government ini akan memberikan manfaat seperti hal-hal berikut dibawah ini :

1. Dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi, E-Government mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada publik.
2. Menciptakan Good Governance melalui program pemerintahan yang transparan dan terbuka dengan sistem kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Menghemat biaya seperti biaya administrasi, relasi, interaksi dan biaya-biaya yang lain.
4. Dengan E-Government, pemerintah dapat memperoleh sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak tertentu.
5. Terciptanya komunikasi yang cepat dan tepat tentang berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dari perubahan-perubahan teraktual yang ada.
6. Masyarakat akan lebih diberdayakan dan berjalannya proses demokrasi yang adil dan merata.

Rencana dan Target E-Government

Program E-Government yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Aparatur Negara dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi ini ditargetkan pada tahun 2019 sudah diterapkan di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam program itu, pemerintah sendiri membaginya dalam lima tahap yang masing-masing tahap diberi tengat waktu selama satu tahun. Tahap pertama adalah membuat dan menyeragamkan folder-folder yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan web masing-masing instansi pemerintahan.

Pada tahap kedua, dilaksanakan proses pengintegrasisan di setiap kementerian serta lembaga. Tahap ketiga, ditarget bahwa pemerintah sudah bisa melakukan uji coba penyatuan sistem E-Government. Ditahap keempat, dilakukan peningkatan cyber security-nya setelah 50 persen terintegrasi dan meningkatkan cyber security-nya. Dan ditahap terakhir, pemerintah menargetkan bahwa 90 persen semua jaringan elektronik instansi pemerintahan sudah terintegrasi.

Kendala E-Government

Program E-Government ini ternyata memiliki kendala untuk diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Kendala lain yang dihadapi adalah masih mahalnya biaya penggunaan jasa telekomunikasi. Kendala berikutnya adalah masalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih banyak yang belum bisa menggunakan fasilitas internet.

Dengan berbagai kendala yang ada ini, sudah seharusnya bekerja lebih keras untuk mewujudkan e-government. Menjalin kerja sama dengan beberapa negara diatas mungkin merupakan salah satu usaha mengatasi kendala. Sebagai wagra, saya hanya bisa berharap mudah-mudahan e-government ini nantinya bisa menciptakan good government yang mampu menyejahterakan rakyatnya.

 

Konsep E-Governance

 
E-Government, menurut definisi yang sudah diberikan, relatif merupakan terma umum. Paling tidak, definisi e-government meliputi 3 arah, yaitu pemerintah, media, dan publik pengakses (warganegara). 
Dalam implementasi hariannya, e-government ternyata melibatkan banyak pihak. Pemerintah bukan lagi merupakan satu-satunya provider informasi produk kebijakan. Pihak-pihak lain dari kalangan civil society pun terlibat.

Organisasi-organisasi baik yang dibentuk pemerintah maupun voluntary masyarakat ikut terlibat di dalam proses e-government. Muncullah kemudian istilah e-governance. Mengenai konsep governance (pemerintahan), Robert O. Keohane dan Josep S. Nye menyatakannya sebagai suatu konsep yang mengimplementasikan aspek lembaga dan proses-prosesnya, baik formal maupun informal, yang membimbing ataupun membatasi aktivitas kelompok secara umum.

Pemerintah merupakan pusat organisasi yang bertindak dengan otoritas dan mengkresi aturan-aturan formal.[3] Sementara itu, konsep pemerintahan tidak mesti harus dilakukan pemerintah. Firma-firma pribadi, firma-firma asosiasi, LSM, ataupun asosiasi LSM, semua dapat saja terlibat di dalamnya bersama dengan badan-badan pemerintah untuk membentuk pemerintahan; terkadang, meski tanpa kewenangan formal. E-governance, sebab itu, menjadi perluasan dari konsep e-government.

Jika e-governent menghendaki pemerintah sebagai satu-satunya produsen informasi, maka e-governance memperluas peran tersebut ke level organisasi di civil society. Ini tentu saja memiliki kesulitannya sendiri, terutama bagi pemerintah. Utamanya dalam melakukan sinkronisasi kebijakan mereka. Namun, fenomena e-governance inilah yang sesungguhnya tengah real di tengah masyarakat Indonesia kini.

BIODATA

N a m a     :  INDRA GUNAWAN

N P M        :  051424127

Pekerjaan  :  Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Palembang

Kode Diri   :  1.1.5.2

TTL           :  Tanjung Raja ( OKI ), 02 Juni 1970

Email        :  indralapas@ymail.com

HP            :  08153812335

Alamat Rumah :  Jln. Macan Kumbang IX Rt. 044/11 Kel. Demang Lebar Daun

Alamat Kantor :  Jln. Inspektur Marzuki KM.4,5 Pakjo Palembang

Riwayat Pendidikan :
-  SD Negeri 151 Palembang Tahun 1983
-  SMP Negeri 22 Palembang Tahun 1986
-  SMA Negeri 11 Palembang Tahun 1990
-  Fakultas Hukum Universitas Palembang Tahun 2000

Riwayat Pekerjaan :

Hobby :

Keluarga :

Nama Istri   : Emy Yunita, A.Md.IP, SH.
Nama Anak  : 1.  M. Athallah Fajari
                     2.  M. Althafah Firzatullah